ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH DESA | SCHOLAE

Idrus Mahram, Sang Politisi yang Terjerat di Pusaran Kekuasaan

Kamis , 25 April 2019 | 01:22
Idrus Mahram, Sang Politisi yang Terjerat di  Pusaran Kekuasaan
Idrus Marham divonis bersalah. (Net)

HARI Selasa, 23/4, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Idrus Marham tampak tenang. Raut wajahnya tidak banyak berubah usai mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim. Dia melangkah pelan ke arah meja penasihat hukumnya, Samsul Huda, membicarakan sesuatu. Sepertinya ia ingin mengatakan jika tidak setuju atas putusan hakim, tapi tidak bisa langsung bicara sendiri.

Pertanyaan Majelis Hakim kemudian dijawab oleh Tim  Penasihat Hukum bahwa akan mempertimbangkan selama 7 hari  sebelum mengambil sikap tentang langkah hukum selanjutnya. Mantan Sekjend Golkar itu lalu angkat suara  dengan pernyataan serupa sambil menambahkan akan tetap mengikuti sesuai dengan  koridor hukum.

Mantan Menteri Sosial ini, pada hari itu  menghadapi agenda pembacaan putusan yaitu divonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta, subsider 2 bulan kurungan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut 5 tahun dan pidana denda selama Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Menurut Jaksa, Idrus dinilai terbukti menerima suap Rp 2,25 miliar bersama-sama dengan koleganya anggota DPR dari fraksi Partai Golkar non-aktif Eni Maulani Saragih.

Dalam amar putusan lainnya, majelis hakim juga tidak mencabut hak politik Idrus. Itu berarti, jika ia menerima vonis itu maka selepas dari hukuman, Idrus bisa  tetap berkarir di dunia  politik. Bagaimanapun, sudah 20 tahun dia aktif sebagai pengurus teras di Partai Golkar. Dia duduk di DPR dari Partai Golkar pada 1999-2014. Terakhir, Idrus menjabat sebagai Sekretaris jenderal Partai Golkar sejak 2009.

Jejak Serial: PLTU Riau 1, Awal Mula Masalah

Kasus yang menderanya berawal dari dugaan keterlibatan Idrus dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Juli 2018 di rumah dinas di kompleks menteri Jalan Widya Chandra. Saat itu petugas KPK mengamankan Eni Maulani Saragih bersama barang bukti Rp 500 juta saat acara ulang tahun anak pertama Idrus.

Dalam proses pemeriksaan, pada 14 Juli 2018 KPK menetapkan ada dua tersangka: Eni Maulani Saragih dan Johannes Budisutrisno Kotjo. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,75 miliar dari Kotjo agar membantu Kotjo mendapatkan proyek "Independent Power Producer" (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1). Proyek ini dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.

Kotjo selaku pemilik saham PT BNR Ltd merupakan mediator untuk CHEC Ltd agar mendapat proyek PLTU MT RIAU-1 dan memasukkan proyek itu dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN. Pihaknya sudah mengajukan proposal proyek tersebut ke PLN sejak Oktober 2016.

Namun karena PLN tidak menggubris proposalnya, Kotjo lalu minta bantuan kawan lamanya di DPR yaitu Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar. Setnov lalu  mempertemukan Kotjo kepada Eni Saragih di Komisi VII DPR yang bermitra dengan PLN.

Erni kemudian mempertemukan Dirut PT PLN Sofyan Basir dan pejabat terkait PLN lain dengan Setnov serta Johannes Kotjo. Tujuannya jelas,  agar dapat mengolkan proyek PLTU MT RIAU-1 dalam RUPTL PT PLN. Dalam upaya demikian, terbentuklah konsorsium yang terdiri dari PT PJBI (saham 51 persen), CHEC Ltd (37 persen) dan BNR Ltd (12 persen) dan pihak penyedia batu bara adalah PT Samantaka Batubara (anak perusahaan PT BNR).

Dalam perjalanan waktu, ternyata Setnov tersandung kasus e-KTP dan ditahan KPK. Urusan jadi repot tapi Eni tak kurang akal. Langkah selanjutnya, Eni berkoordinasi dengan Idrus Marham untuk melanjutkan pertemuan dengan direksi PLN.

Sudah tentu semua urusan pertemuan dan loby semacam itu butuh biaya tinggi. Eni bahkan meminta uang kepada Johannes Kotjo untuk biaya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017 sebesar 2,5 juta dolar AS. Namun dalam pengakuannya permintaan itu tidak dipenuhi Kotjo. Tidak sampai di  situ, Eni pun masih minta bantuan Kotjo untuk biaya pilkada suaminya Muhammad Al Khadziq sebagai bupati di Temanggung.

Menurut pengakuannya, Kotjo akhirnya hanya memberikan Rp2 miliar pada 18 Desember 2017, 14 Maret 2018 sejumlah Rp2 miliar, 8 Juni 2018 sebesar Rp250 juta dan 13 Juli 2018 sejumlah Rp 500 juta.

Dalam perkembangannya, terkait urusan dengan PLN, Sofyan Basir pada 7 Juni 2018 pun sepakat menandatangani amandemen perjanjian konsorsium antara PT PJBI, CHEC Ltd dan BNR Ltd.

Idrus  Marham sendiri, sejak terjadinya OTT di rumahnya, dia terus dikejar pertanyaan media tentang keterlibatannya dalam kasus PLTU Riau ini. Akhirnya pada 24 Agustus 2018 siang, Idrus dengan sadar menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial kepada Presiden Joko Widodo di Istana.

Idrus mengaku menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) KPK terhadap dirinya pada 23 Agustus 2018. Sepertinya Idrus sadar jika dirinya sudah berstatus tersangka bila sudah menerima SPDP KPK. Dengan Surat Pengunduran dirinya, Idrus bahkan sudah mendahului pengumuman penetapan tersangka oleh KPK terhadap dirinya.

Pengumuman resmi sebagai tersangka pada 24 Agustus 2018, malam, oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan. Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selang seminggu pengumuman tersangka, KPK pun langsung menahan Idrus pada 31 Agustus 2018 usai diperiksa sebagai tersangka. Idrus pun tidak melakukan upaya hukum atau memprotes penahanannya itu.

Sidang perdana dilangsungkan pada 15 Januari 2019. Seusai sidang Idrus pun tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) dan menegaskan akan bersikap kooperatif dalam persidangan.

"Perlu kami jelaskan dalam sidang yang mulia ini, sejak awal kami mengambil sikap kooperatif dan menghormati seluruh proses yang ada dengan meyakini eksistensi pengadilan adalah benteng pengawal dan penentu keadilan," kata Idrus

 Idrus juga mengaku tidak "suuzon" terhadap proses hukum yang ia lalui.

"Selama ini justru saya berterimakasih kepada siapapun terlepas dari benar salahnya proses yang saya lalui di sini karena ada hikmahnya. Terutama saya bisa banyak merenung dan berpikir jernih kondisi penegakan hukum untuk keadilan," ucap Idrus.

Menyangkal Terlibat dan Target KPK Berikutnya 

Walau sejak awal menyatakan ikhlas mengikuti proses hukum, ketidakpuasan Idrus baru terlihat dalam nota pembelaannya (pledoi) yang dibacakan pada 28 Maret 2019. Dalam pledoi tersebut, Idrus dengan tegas meminta agar dibebaskan dari semua dakwaan.

"Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak semua dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dan membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan, memulihkan nama baik, harkat dan martabat saya," ujar Idrus

Dalam argumennya, Idrus menyatakan, dirinya bukanlah pihak yang berkepentingan dengan proyek PLTU Riau I. Lebih dari itu, dia menegaskan juga bahwa dalam Munaslub Golkar dirinya bukan calon ketua umum sehingga tidak memiliki kepentingan politis atas pelaksanaan Munaslub saat itu.

Dalam penjelasannya, Idrus mengatakan hubungannya dengan Eni Maulani Saragih yang terkena OTT KPK, adalah hubungan yang biasa saja sebagai sesama kader muda partai Golkar.

Pola komunikasi antara Idrus dan Eni yang terungkap dalam sidang seperti menggunakan frasa "siap," "iya bang," "paham bang," menurut Idrus itu hanya sebagai tanggapan dari seorang yunior.  Bukan sebuah persekongkolan atau kerja sama. Justeru sebaliknya sebagai sarana pengkaderan laboratoris atau pendekatan "keranjang sampah," dimana segala sesuatu diberi agar menyeleksi sendiri berdasarkan rambu-rambu nilai yang ada.

Idrus juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui, tidak terlibat dan tidak menerima laporan atas apa yang dilakukan Eni Saragih berupa penerimaan sejumlah uang dan janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo.

Namun sebaliknya, majelis hakim berpendapat bahwa Idrus Marham melakukan kesepakatan tidak jujur dengan Eni Maulani Saragih.

"Majelis hakim menganggap perbuatan terdakwa Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR yang kewenangannya mengawasi pemerintah dan 'budgeting', tapi melakukan kolusi dengan melakukan kesepakatan tidak jujur diwarnai pemberian uang kepada Eni Maulani Saragih dan diketahui oleh terdakwa Idrus Marham," papar anggota majelis hakim Hastoko, Selasa (23/4).

Majelis hakim menilai bahwa uang yang diterima Eni Maulani Saragih senilai Rp 4,75 miliar dari Johanes Budisutrisno Kotjo. Sebesar Rp2,25 miliar diketahui dan dikehendaki Idrus sebagaimana ungkapan Idrus kalau dirinya lebih dulu kenal Johannes Kotjo sehingga tidak mungkin Johannes Kotjo memberikan uang ke Eni tanpa diketahui Idrus. Pemberian uang itu karena Eni sudah membantu Johannes Kotjo untuk mendapat PLTU IPP Mulut Tambang Riau 1 antara PT PJB Investasi dan CHEC Ltd.

Sebagian uang yang diterima Eni tersebut dipergunakan untuk Munaslub Partai Golkar pada Desember 2017.

Kasus ini pun masih bergulir karena seusai vonis Idrus. KPK mengumumkan Dirut PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Sofyan menurut KPK menunjuk BNR milik Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTu RIAU-1. Sofyan juga menyuruh anak buahnya untuk memonitor proses proyek itu. Pasalnya, ada keluhan dari Kotjo tentang lamanya penentuan proyek sehingga diduga menerima janji dengan mendapat bagian yang sama besar dari jatah Eni Saragih dan Idrus Marham.

Kasus ini pun masih bergulir. Publik masih menunggu langkah selanjutnya. Kerja KPK dan hakim pengadilan Tipikor harus dapat membuat jerah para pelaku korupsi sampai ke akarnya, apapun jabatannya. Patut diduga kasus PLTU Riau 1 ini akan akan menyeret lagi aktor lainnya yang masih gentayangan di area kekuasaan. Semoga.


Editor : Stanis Herin
KOMENTAR