ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH DESA | SCHOLAE

Soal Laporan Dugaan Ketidaknetralan Komisioner Ilham, KPU: “Pak Ilham Siap Disidangkan”

Selasa , 23 April 2019 | 22:39
Soal Laporan Dugaan Ketidaknetralan Komisioner Ilham, KPU: “Pak Ilham Siap Disidangkan”
Komisioner KPU Viryan Aziz. (Net)

JAKARTA, ARAHPOLITIK.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons permintaan Barisan Advokat Indonesia (Badi) untuk mencopot Komisioner Ilham Saputra karena memiliki hubungan keluarga dengan tim sukses calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyampaikan pihaknya siap menghadapi pelaporan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus Ilham.

"Kalau dilaporkan ke DKPP silakan. Setahu kami memang sudah dilaporkan. Pak Ilham siap untuk bersidang," kata Viryan saat ditemui wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 23/4.

Viryan menyampaikan KPU senang pelapor menempuh jalur hukum lewat DKPP. Sebab DKPP memang dibentuk guna menengahi dugaan pelanggaran etika di kalangan penyelenggara pemilu.

Namun ia menyampaikan belum tentu dugaan yang dilaporkan ke DKPP berujung pencopotan dari jabatan. Ia mencontohkan kasus mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat diduga bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan dan Komjen (Pol) Budi Gunawan.

"Padahal hanya papasan dan diajukan ke DKPP hasilnya adalah direhabilitasi dengan pujian. Jadi itu mekanisme yang baik-baik saja," ucapnya.

Komisioner KPU Ilham Saputra dilaporkan ke DKPP oleh Barisan Advokat Indonesia karena memiliki hubungan keluarga dengan Yuga Aden, anggota tim sukses Sandiaga Uno.

"Kami minta DKPP untuk memberhentikan Komisioner KPU Ilham Saputra sementara waktu hingga selesainya pengumuman hasil real count 22 Mei," ujar Presidium Badi Nur Aris, Selasa, 23/4.

Ketua KPU saat ini dijabat oleh Arief Budiman. Dalam tugasnya, Arief didampingi enam komisioner lain yakni Viryan, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, dan Evi Novida Ginting Manik. Pimpinan KPU sendiri dipilih oleh DPR untuk kemudian dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden. 


Editor : Stanis Herin
KOMENTAR