ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH DESA | SCHOLAE

BPN Prabowo: Kecurangan Pemilu 2019, Selain Terstruktur, Sistematis dan Masif tapi Juga Brutal

Selasa , 23 April 2019 | 21:13
BPN Prabowo: Kecurangan Pemilu 2019, Selain Terstruktur, Sistematis dan Masif tapi Juga Brutal
Jubir BPN Dahnil Simanjuntak (Istimewa)

JAKARTA, ARAHPOLITIK.COM - Juru Bicara BPN Pasangan 02, Prabowo-Sandi, Dahnil Simanjuntak menyebut pelaksanaan Pilpres 2019 ini paling jelek selama reformasi. Terkhusus terjadinya kecurangan yang tidak hanya bersifat terstruktur, sistematis, dan masif  tapi juga secara brutal. 

"Bagi kami kecurangan hari ini adalah TSMB (terstruktur, sistematis, masif dan brutal). Prakteknya brutal sekali. Kita sedang fokus di situ," ucap Dahnil di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa, 23/4.

Dahnil menegaskan bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk yang pernah dilaksanakan sejak era reformasi. Untuk itu, dia menyatakan harus ada evaluasi massal. 

Dampak dari kecurangan yang begitu brutal ini, kata Dahnil, berimplikasi buruk terhadap pemenang pilpres yang ditetapkan KPU 22 Mei mendatang. 

Menurut Dahnil siapapun baik Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandi, jika ditetapkan sebagai pemenang tetap akan dianggap melakukan kecurangan.

"Yang jelas ini akan mengurangi legitimasi, baik yang menang kami atau di sana," ucap Dahnil.

Dahnil mengklaim pihaknya berupaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemilu. Demi merealisasikannya, dilakukan pengawasan terhadap proses yang masih berjalan.

Selain itu, Dahnil mengatakan BPN juga menampung usul sejumlah tokoh. Misalnya mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun Dahnil tidak menyebutkan usul-usul yang telah ditampung sejauh ini. 

"Nanti dari banyak tokoh juga kita dengarkan apa langkah-langkah berikutnya," ujar Dahnil.

Seperti yang selama ini diberitakan, soal kecurangan pemilu terus digaungkan oleh BPN sejak berakhir proses pemungutan suara. Sikap BPN semakin menggaungkan itu setelah ditemukan sejumlah praktik dugaan penggelembungan suara baik pada penghitungan suara tingkat TPS maupun penghitungan suara di sistem KPU.

Merespons keluhan dan tuntutan itu, KPU sendiri sudah memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS yang kedapatan praktik dugaan kecurangan. Selain itu, KPU juga membuka help desk atau layanan keluhan bagi warga yang ingin melaporkan kesalahan atau kejanggalan penghitungan suara. 


Editor : Stanis Herin
KOMENTAR