ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Zumi Zola Ditolak Jadi Justice Collaborator

Kamis , 08 November 2018 | 19:23
Zumi Zola Ditolak Jadi Justice Collaborator
zumi zola

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator Zumi Zola. Jaksa menilai Gubernur Jambi non aktif itu tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Bahwa terdakwa adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara, baik sebagai penerima gratifikasi maupun sebagai pemberi suap terkait pengesahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018," ujar jaksa Arin Karniasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut jaksa, keterangan yang disampaikan Zumi dalam penyidikan dan persidangan juga belum signifikan untuk membongkar pelaku atau kasus korupsi lainnya. "Apabila keterangan terdakwa tersebut cukup berguna untuk pembuktian perkara lainnya yang dilakukan di kemudian hari, maka terhadap terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan surat keterangan bekerjasama dengan aparat penegak hukum," papar jaksa.

Zumi sendiri dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa KPK. Ia juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan lainnya, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi selama lima tahun usai menjalani pidana pokoknya.

Kasus Zumi, misalnya berbeda dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Majelis berpendapat, Narogong telah kooperatif dalam persidangan dan mengungkap nama-nama lain dalam kasus korupsi e-KTP. Permohonan Narogong menjadi JC pun diterima.

Keputusan Majelis Hakim tersebut mengacu kepada surat dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor kep 1536/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator.

Menurut surat edaran mahkamah agung tahun 2011 tentang perlakuan justice collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatanya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Namun dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) kejaksaan agung, kepolisian RI,KPK dan MA, justice collaborator adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak Hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Tapi apabila kita melihat berbagai kasus korupsi di Indonesia peranan tersangkayang menjadi justice collaborator itu dalam prosesnya sudah banyak di terapkan contohnya dalam kasus wisma atlet dengan terdakwa nazarudin sebagai justice collaborator.

KOMENTAR