ARAH KITA | ARAH DESTINASI | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | SCHOLAE

Fahri Hamzah Menang Lagi, Tapi PKS Belum Menyerah

Kamis , 02 Agustus 2018 | 20:58
Fahri Hamzah Menang Lagi, Tapi PKS Belum Menyerah
Fahri Hamzah saat ceramah di Maluku (Instagram)

Politisi PKS Fahri Hamzah menyatakan akan menempuh langkah agresif dalam menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi PKS..

Ditolaknya kasasi PKS, maka Fahri berhak mendapat ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar dan dikembalikan posisinya sebagai anggota partai.

Langkah agresif itu ialah mempercepat eksekusi putusan pengadilan agar petinggi PKS membayar ganti rugi imateril sebesar Rp 30 miliar dan membatalkan pemecatan Fahri dari partai.

“Ini misalkan akan ada ekseskusi, saya ingin ini dieksekusi segera supaya ini harus dikaitkan dengan beban partai yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang sekarang ini terbukti berbuat salah,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8).

Ia menambahkan jika putusan tak segera dieksekusi dikhawatirkan para petinggi PKS tak akan menjalankannya. Fahri mengatakan dengan kembalinya hak sebagai anggota partai, dia akan kembali menghidupkan spirit musyawarah dalam PKS.

Menurut Fahri, spirit musyawarah itu telah lama hilang di internal PKS dengan terjadinya banyak pemecatan kader tanpa disertai alasan yang jelas. Pemecatan itu, kata Fahri, terjadi pada kader yang masih berkomunikasi dengan dirinya saat sengketa berlangsung.

“Pimpinan-pimpinan yang juga tidak mendasarkan tindakannya kepada prinsip musyarawah. Manuver pribadi yang berlebihan. Ini yang saya kira merusak partai,” ujar Fahri.

“Jadi sekarang ini jelas bagi kader di bawah itu bahwa yang bikin rusak ini siapa? Yang ngancurin partai ini siapa? Maka saya dengan harapan dan permintaan dari mereka ya saya akan lebih agresif,” lanjut Fahri.

Mahkamah Agung (MA) sebelumya menolak gugatan kasasi yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait pemberhentian Fahri Hamzah dari partai tersebut.

Seperti dikutip dari situs informasi perkara Mahkamah Agung, permohonan kasasi tersebut diajukan PKS pada 28 Juni 2018 oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih. Kemudian pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut.

Sementara itu Tim Advokasi Hukum DPP PKS Zainudin Paru mengaku heran atas putusan tersebut. Zainudin menyebut permohonan kasasi ini didaftarkan MA di dua kepaniteraan yang berbeda. Pertama di panitera muda perdata khusus MA (partai politik) dan kedua di perdata umum.

Menurut Zainudin, surat pemberitahuan 6 Juni 2018 dari panitera muda perdata khusus MA menyebutkan bahwa permohonan kasasi PKS sudah diterima pada 2 April 2018 dan telah didaftar dengan nomor register: 607 K/Pdt. Sus-Parpol/2018.

Namun, pada 28 Juni 2018, diketahui bahwa register permohonan kasasi PKS soal Fahri Hamzah dipindahkan ke perdata umum. Hal itu diketahui dari surat pemberitahuan MA tertanggal 29 Juni 2018. Nomor register pun disebut Zainudin berubah menjadi: 1876 K/PDT/2018. Menurut Zainudin, ada perlakuan khusus dari MA terkait sengketa ini.

“Artinya, perkara ini kelihatannya menjadi atensi lebih dari Mahkamah Agung di tengah ribuan perkara kasasi (perdata umum) yang masuk ke Mahkamah Agung,” ucapnya.

Bagi Zainudin, semua yang terkait putusan kasasi ini mengherankan. “Apakah kasus ini begitu istimewa karena penggugatnya seorang Wakil Ketua DPR?” ucapnya.
Karena itu pihaknya akan melakukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Dia memandang, dengan upaya yang dilakukan pihaknya, PKS tetap memandang Fahri tidak menjadi bagian kadernya. “Begitu (masih bukan kader PKS),” pungkasnya.

PERSETERUAN PANJANG FAHRI HAMZAH VS PKS
11 MARET 2016: Majelis Tahkim PKS memutuskan memecat Fahri Hamzah dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian. Alasannya.
1 APRIL 2016: Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim tersebut.
4 APRIL 2016: Alasan pemecatan Fahri diungkap disitus partao karena disebut kerap tak menjalankan amanah partai. Dia bahkan berkali-kali mangkir dari sidang Majelis Tahkim PKS.
6 APRIL 2016: Fahri ajukan gugatan atas pemecatan ke PN Jaksel, Tergugat pertama adalah Dewan Pengurus Pusat PKS, secara khusus Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden PKS. Tergugat kedua ialah Hidayat Nur Wahid, Surrahman Hidayat, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih. Masing-masing merupakan ketua dan anggota Majelis Tahkim PKS.
14 DESEMBER 2016: PN Jakarta Selatan memenangkan sebagian gugatan Fahri Hamzah terhadap DPP PKS dalam Nomor Perkara 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL. DPP PKS langsung menyatakan banding.
14 DESEMBER 2017: Fahri Hamzah kembali menang melawan pengurus PKS setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan DPP PKS.
28 JUNI 2018: Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih mengajukan permohonan kasasi
30 JULI 2018: Majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi.

r

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR